TV Digital Segera Beroperasi di Jakarta
JAKARTA (Pos Kota) – Jakarta akan menjadi kota pertama yang menerapkan televisi digital, karena itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah untuk segera menuntaskan regulasi terkait digitalisasi televisi.
Ketua KPID DKI Jakarta Hamdani Masil di Jakarta, kemarin mengatakan sebagian pemangku kepentingan di sektor penyiaran mulai pesimis bahwa migrasi ke arah digitalisasi itu memang disiapkan secara serius oleh Pemerintah. "Faktanya, hingga saat ini persiapan ke arah sana berjalan dengan lambat," katanya.
Menurutnya, KPID DKI Jakarta merasa perlu mempertanyakan ketidaksiapan regulasi digitalisasi televisi karena sepanjang tahun 2011 banyak permohonan rekomendasi kelayakan dari pemohon-pemohon televisi digital yang hendak memproses izin penyiarannya.
Kekosongan regulasi digitalisasi membuat perusahan-perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan proses perzinannya lebih jauh.
Persoalannya, hingga akhir 2011, regulasi yang mengatur teknis perubahan sistem siaran dari analog ke digital tersebut belum tuntas. Sejauh ini, pemerintah baru menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Kominfo yang terkait dengan standar penyiaran digital. (johara/dms)
sumber
SODIKPKL 20 Dec, 2011JAKARTA (Pos Kota) – Jakarta akan menjadi kota pertama yang menerapkan televisi digital, karena itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah untuk segera menuntaskan regulasi terkait digitalisasi televisi.
Ketua KPID DKI Jakarta Hamdani Masil di Jakarta, kemarin mengatakan sebagian pemangku kepentingan di sektor penyiaran mulai pesimis bahwa migrasi ke arah digitalisasi itu memang disiapkan secara serius oleh Pemerintah. "Faktanya, hingga saat ini persiapan ke arah sana berjalan dengan lambat," katanya.
Menurutnya, KPID DKI Jakarta merasa perlu mempertanyakan ketidaksiapan regulasi digitalisasi televisi karena sepanjang tahun 2011 banyak permohonan rekomendasi kelayakan dari pemohon-pemohon televisi digital yang hendak memproses izin penyiarannya.
Kekosongan regulasi digitalisasi membuat perusahan-perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan proses perzinannya lebih jauh.
Persoalannya, hingga akhir 2011, regulasi yang mengatur teknis perubahan sistem siaran dari analog ke digital tersebut belum tuntas. Sejauh ini, pemerintah baru menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Kominfo yang terkait dengan standar penyiaran digital. (johara/dms)
sumber
About the Author
0Awesome Comments!